Koalisi Antimafia: APRIL Terus Membabat Hutan Alam di Kalimantan

Koalisi Anti Mafia Hutan hari Selasa menerbitkan laporan terbaru "Membabat Hutan Tanpa Henti:

Hubungan dengan Adindo Hutani Lestari Menciderai Komitmen Tanpa Deforestasi APRIL Grup." Laporan ini

menyorot deforestasi dan degradasi lahan gambut di konsesi PT Adindo Hutani Lestari, Kalimantan Utara. Dan

keterkaitannya dengan APRIL Grup atau grup induknya Royal Golden Eagle (RGE) Grup, salah satu penghasil pulp,

kertas, dan viscose terbesar di Dunia.

PT Adindo Hutani Lestari (baca Adindo), merupakan perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri di

Kalimantan Utara. Perusahaan ini tercatat sebagai pemasok pasar terbuka (open market supplier) untuk pabrik

pulpnya APRIL Grup. Selama periode Juni 2015 sampai Agustus 2020, Adindo teridentifikasi menghancurkan

hutan alam sekitar 10.000 kali lapangan bola (7.291 hektare). Sekitar 3.790 di antaranya merupakan lahan

gambut.

Dari total penghancuran hutan alam tersebut, lebih dari 3.769 hektare (50%) teridentifikasi sebagai areal Nilai

Konservasi Tinggi (High Conservation Value—HCV) dari berbagai kategori, berdasarkan asesmen Tropenbos pada

2014. Hampir semua deforestasi yang terjadi di kawasan HCV berada di lokasi yang ditetapkan pada peta

Tropenbos sebagai “tanaman pokok dengan water management”, terminology yang nampaknya merujuk pada

kawasan lahan gambut yang telah ditetapkan memiliki Nilai Konservasi Tinggi.

Industri pulp dan kertas milik APRIL Grup yang memasok kayu dari Adindo yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper.

Selama periode 2015-2019, perusahaan ini telah memasok lebih dari 2,3 juta ton meter kubik kayu dari

Adindo. Padahal pada 2015, APRIL Grup dan perusahaan induknya Royal Golden Eagle (RGE) International

telah berkomitmen untuk menghentikan penebangan hutan alam dan pengrusakan lahan gambut. Kebijakan ini

dituangkan dalam Sustainable Forest Management Policy 2.0.

Selain hal di atas, Koalisi juga menemukan kelindan korporat antara APRIL Grup dan Adindo. Menurut APRIL

Grup, Adindo merupakan “pemasok pasar terbuka,” dan tidak memiliki afiliasi dengan APRIL. Namun, Koalisi

menemukan indikasi adanya keterkaitan Adindo dengan APRIL Grup maupun RGE Grup, termasuk dengan

pemilik manfaatnya grup-grup tersebut, Sukanto Tanoto. Model struktur kepemilikan Adindo yang kompleks dan

terhubungan dengan perusahaan-perusahaan offshore dan beberapa perusahaan di negara surga pajak, dengan

efek mengaburkaan keberadaan pengendali perusahaan.

Atas dasar temuan tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan menyampaikan rekomendasi berikut:

1. PT Adindo Hutani Lestari untuk segera menghentikan kegiatan deforestasi dan pembangunan HTI baru

di lahan gambut;

2. APRIL Grup untuk mengungkap ke publik terkait deforestasi di konsesi Adindo dan menjelaskan

keterkaitan korporat antara Adindo dan APRIL Grup;

3. Forest Stewardship Council (FSC) untuk tangguhkan aktivitas yang terkait dengan roadmap APRIL

untuk dikaitkan kembali dengan FSC, setidaknya hingga independen investigasi deforestasi yang

terdokumentasi di PT Adindo Hutani Lestari;

4. Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk segera memverifikasi

pemilik manfaat korporasi (beneficial ownership) PT Adindo Hutani Lestari dan mengungkapnya ke

publik, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018;

5. Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

memeriksa pembayaran penerimaan negara bukan pajak (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana

Reboisasi) oleh PT Adindo Hutani Lestari berkaitan adanya dugaan penebangan hutan alam selama

periode 2015-2020.

Related News