Jakarta, 20 Januari 2020— Selama satu tahun sejak akhir 2018 hingga 2019, koalisi 9 CSO di Indonesia tersebar di 7 provinsi melakukan pemantauan dan kajian sebagai bentuk aksi korektif masyarakat sipil terkait kebijakan yang berhubungan dengan industri pulp dan kertas.
Kementerian Perdagangan RI menerbitkan Permendag RI Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Salah satu poin penting dari regulasi ini adalah industri hilir tak wajib mengantongi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Kalimantan, Sumatra, Carbon stock, Biodiversity loss, Pulp & paper, APP, asia, KAMH, kayu, kepemilikan, kertas, Koalisi, LSM, pemasok, pulp, sinar mas
EoF melakukan investigasi yang menemukan adanya dugaan penebangan hutan alam di lahan bergambut berkedalaman sedang hingga ...
Pada tahun 2007, Kementerian Kehutanan RI telah mengembangkan Peta Jalan Revitalisasi Industri Kehutanan yang bertujuan untuk menyelesaikan dua...